4 Fakta RS Sumber Waras berdasarkan dokumen ini

RS Sumer Waras

Beberapa waktu lalu Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan hasil audit investigasi pembelian Rumah Sakit Sumber Wras kepada KPK. Menurut temuan BPK, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersalah karena membeli 3,6 hektare lahan Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat pada 2014 dengan nilai Rp 755 miliar, dilansir Tempo.

Merasa tidak bersalah, Ahok berdalih untuk mematahkan tuduhan BPK tersebut. Lalu, bagaimana sebenarnya fakta-fakta yang terkait dengan lahan RS Sumber Waras tersebut? Berikut ini dokumen dan keterangan yang dimuat diĀ Koran Tempo edisi 8 Desember 2015 lalu. Seperti apa fakta-fakta yang dimaksud? Simak selengkapnya dibawah ini:

Lokasi RS Sumber Waras Salah

BPK:
Lokasi lahan Sumber Waras bukan di Jalan Kiai Tapa, tapi di Jalan Tomang Utara.

Ahok:
Lokasi tanah Sumber Waras seluas 3,6 hektare itu berada di Jalan Kyai Tapa, Grogol, Jakarta Barat bukan di Jalan Tomang.

Baca:   Komentar Surya Paloh Terkait Ahok Keserempet Korupsi

FAKTA:
Berdasarkan sertifikat Badan Pertanahan Nasional pada 27 Mei 1998, tanah itu berada di Jalan Kiai Tapa. Statusnya hak guna bangunan nomor 2878.

NJOP Keliru

BPK:
Karena letaknya di Jalan Tomang Utara, basis pembelian lahan Sumber Waras memakai nilai jual obyek pajak jalan itu Rp 7 juta per meter persegi.

Ahok:
Penentu NJOP Sumber Waras adalah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang menyebutkan pajak lahan itu mengikuti NJOP Jalan Kiai Tapa.

FAKTA:
Faktur yang ditandatangani Satrio Banjuadji, Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Grogol menyebutkan tanah itu di Jalan Kyai Tapa dengan NJOP sebesar Rp 20,7 juta.

Kerugian Negara

BPK:
Pembelian lahan Sumber Waras merugikan negara Rp 191 miliar karena ada tawaran PT Ciputra Karya Utama setahun sebelumnya sebesar Rp 564 miliar.

Baca:   Menko Rizal Kena Reshuffle, Ahok dituduh Jadi Penyebabnya?

Ahok:
Tawaran Ciputra itu ketika nilai jual obyek pajak belum naik pada 2013. Pada 2014, NJOP tanah di seluruh Jakarta naik 80 persen.

FAKTA:
Berdasarkan data SIM PBB-P2 dari Direktorat Jenderal Pajak, NJOP lahan Sumber Waras yang ditentukan pada 2013 naik dari Rp 12,2 juta sedangkan pada 2014 Rp 20,7 juta.

Pembelian tanpa kajian

BPK:
Pembelian lahan Sumber Waras kurang cermat karena tanpa kajian dan perencanaan yang matang.

Ahok:
Dibahas dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

APBD 2014:
Pembelian tercantum di KUA-PPAS 2014 perubahan yang ditandatangani empat pimpinan DPRD 2009-2014: Ferrial Sofyan, Triwisaksana, Boy Bernadi Sadikin, dan Lulung Lunggana.