4 Hal Yang Bikin Gerindra Yakin Prabowo Bisa Kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

jokowi-prabowo

Masih tiga tahun lagi, namun Partai Gerindra sudah siap-siap menatap Pilpres 2019. Gerindra dipastikan akan kembali mengusung Prabowo Subinato sebagai capres di Pilpres yang baru akan digelar tiga tahun lagi itu. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon bahkan mengaku optimistis partainya berhasil menumbangkan PDIP sebagai partai penguasa saat ini.

Dia lebih optimis menatap Pilpres ketimbang Pilgub DKI 2017 yang sudah di depan mata. “2019 kita optimis, yakin menang. Kalau Pilgub DKI kan tergantung pasangannya,” kata Fadli Zon, dikutip dari merdeka.com, Sabtu (17/9/2016). Gerindra memang bisa dibilang yang paling konsisten bersama PKS berada di luar pemerintah sejak Pilpres.

Sementara partai lain yang dulu satu kubu di Pilpres 2014, seperti Golkar, PAN, PPP sudah merapat ke pemerintah. Sementara Demokrat, menempatkan diri di tengah sebagai penyeimbang. Sejak Jokowi pimpin pemerintahan, Gerindra menjadi salah satu partai yang kerap mengkritik kebijakan eksekutif. Deretan kebijakan Jokowi selalu menjadi sorotan.

Tak heran, Gerindra merasa optimis menang Pemilu 2019 karena kepemimpinan Jokowi yang dinilai belum memuaskan dari segi politik, ekonomi dan lainnya. Berikut 4 hal yang bikin Gerindra yakin Prabowo bisa kalahkan Jokowi di 2019:

1. Hidup rakyat makin susah
Salah satu kinerja yang disoroti pemerintah adalah persoalan ekonomi. Fadli Zon mengaku selalu mendapatkan keluhan dari masyarakat di daerah bahwa di era Jokowi, hidup semakin sulit. “Hidup makin lama makin susah, tapi angka yang dibeberkan pemerintah optimis, seperti pertumbuhan ekonomi dan lainnya. Tidak tercermin dari realita di lapangan,” kata Fadli Zon.

Begitu juga soal ekonomi kerakyatan. Hidup petani dan nelayan dinilai makin susah. “Mereka tidak tahu mau jual ikan ke mana,” cetus dia. Dari ratusan warga yang ia temui saat berkunjung ke dapil, Fadli Zon mengaku tak satupun warga yang mengatakan bahwa hidup semakin mudah. “Cari uang susah, cari pekerjaan susah,” kata Fadli menirukan keluhan masyarakat.

Baca:   Adian Napitupulu: Dia (Prabowo) Pengurus Kuda Yang Baik

2. Gonjang ganjing politik di pemerintah
Gonjang ganjing politik yang terjadi di pemerintahan Jokowi-JK salah satu keuntungan bagi Partai Gerindra. Gonjang ganjing yang dimaksud, soal pergantian belasan pos menteri dalam dua tahun, hingga pelantikan warga negara Amerika Arcandra Tahar sebagai menteri.

Belum hilang kasus Arcandra, Jokowi keluarkan Inpres pemotongan anggaran kementerian dan lembaga demi efisiensi ekonomi yang sedang buruk. Jokowi dinilai langgar UU, sebab pemotongan anggaran tak bisa lewat Inpres, melainkan harus dibahas dengan DPR lebih dulu dengan RAPBN-P jilid II.

Jauh hari, Ketua DPP Gerindra Desmond J Mahesa sudah memprediksi gonjang ganjing pemerintah bakal menguntungkan partainya. “Semakin banyak pemerintah mempertontonkan keburukannya, maka partai saya (Gerindra) boleh juga dapat keuntungan kita,” kata Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 22 Oktober 2015 lalu.

3. Lebih fokus urusan politik daripada ekonomi rakyat
Gerindra mengapresiasi kesuksesan pemerintah merangkul Golkar, PAN dan PPP untuk bergabung di eksekutif. Meskipun sedikit menyindir bahwa dukungan itu terjadi pasca pecah belah yang dilakukan Kemenkum HAM pada Golkar dan PPP era Aburizal Bakrie dan Suryadharma Ali.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono salah satu yang mengkritik Jokowi lebih sibuk urus politik rakyat. Dia menilai, dalam dua tahun kepemimpinan Jokowi masih banyak pekerjaan rumah yang perlu belum diselesaikan.

“Hari ini Pak Jokowi jangan mikir maju dulu (Pilpres 2019) tapi memperbaiki perekonomian. Pak Jokowi sudah tidak optimal, keuangan lagi sakit. Pak Jokowi sepertinya rajin, aktivitas beliau belum menghasilkan apa-apa, lebih baik fokus dulu ngurus negara,” ujarnya kepada wartawan saat dihubungi, Jakarta, Rabu (1/6) lalu.

Baca:   PDIP Resmi Usung Ahok dan Djarot di Pilkada DKI 2017

Jokowi perlu mencontoh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di mana pada periode pertama pemerintahannya fokus memperbaiki negara. “Kayak SBY fokus dulu ngurusin ekonomi negara dan Pak SBY, tidak mengacaukan partai politik, tidak mengadu domba. Tidak ada parpol yang pecah hingga akhir masa jabatannya,” jelas Arif.

4. Banyak terjadi PHK
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Roberth Rouw mengkritik kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang ekonomi. Khususnya terkait maraknya PHK yang terjadi pada ribuan buruh di Indonesia. Dia menyinggung pernyataan Jokowi pada Agutus 2015, yang menyebut kondisi ekonomi nasional akan meroket. Nyatanya, saat ini pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di mana-mana.

“Iklim ekonomi saat ini tidak kondusif dan banyak investor yang mem-PHK karyawannya. Jadi pemerintah harus melihat permasalahan itu. Katanya ekonomi kita meroket, tapi PHK di mana-mana sekarang. Jadi yang meroket itu adalah PHK-nya bukan ekonomi nasionalnya,” kata Roberth di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Roberth menjelaskan, saat ini terjadi isu PHK besar-besaran di sejumlah daerah akibat banyaknya perusahaan besar yang menutup usahanya di Indonesia. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. “Kabarnya itu buruh atau pekerja mau diganti robot semua. Jadi yang terjadi nanti tenaga kerja asing itu robot semua, banyak pengangguran nantinya,” ucap Ketua DPP Partai Gerindra ini.