Ahok Buka-Bukaan Soal Pertanyaan Penyidik KPK Terkait Korupsi Reklamasi

Ahok keluar dari Gedung KPK usai diperiksa soal RS Sumber Waras (Foto: Detik)

Ahok keluar dari Gedung KPK usai diperiksa soal RS Sumber Waras (Foto: Detik)

Diperiksa KPK sekitar 8 jam pada hari Selasa 10 Mei 2016, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sempat diberi pertanyaan terkait asal usul munculnya kontribusi 15 persen dai nilai jual objek pajak (NJOP) kepada pengembang pulau reklamasi. Ahok menyebut bahwa kontribusi 15 persen itu sudah melalui hasil kajian oleh konsultan.

“Ditanya dari mana datangnya, saya bilang enggak tahu juga. Kan ada konsultan yang hitung-hitung. Mereka (penyidik) juga tahu kok. Mereka hanya mau cross check dari mana dasarnya,” kata Ahok di Balai Kota, dikutip Kompas.com, Rabu (11/5/2016). Menurut Ahok, hitung-hitungan konsultan itu diputuskan dalam rapat yang direkam dan videonya diunggah ke YouTube. Informasi itu turut ia sampaikan ke penyidik KPK.

Baca:   Mario Teguh Diberitakan Meninggal Dunia Karena Terkena Serangan Jantung

Dari penjelasan itu, Ahok menyebut penyidik KPK kemudian menanyakan kenapa dalam rapat itu ia tidak mengikutsertakan perusahaan-perusahaan yang menjadi pengembang pulau reklamasi. Menurut Ahok, pengembang tidak diikutsertakan karena sudah dipastikan bahwa mereka tidak akan setuju dengan angka 15 persen itu. Menurut Ahok, pengembang menginginkan agar kontribusi tambahan terhadap mereka hanya 5 persen dari NJOP lahan yang terjual di pulau reklamasi.

Baca:   Surat Terbuka Mahasiswa Al-Azhar Mesir untuk Ahok, Mengejutkan dan Bikin Kaget: Inilah Hok Islam Itu!

“Jadi kalau pihak swasta masih menolak kenapa diajak? Jadi ini keputusan kami gitu lho,” ujar Ahok. Kepada penyidik KPK, Ahok mengaku juga menjelaskan kenapa kontribusi tambahan yang dikenakan terhadap pengembang mengacu ke NJOP lahan terjual, bukan ke keuntungan. Ahok kemudian menjawab bahwa penggunaan acuan keuntungan rawan dimanipulasi oleh pengembang.

“Pengusaha, kalau dia bohong untungnya kecil gimana? Kalau dia bilang cuma untung 10 perak, padahal dia jual keperusahaan lain untungnya 100, 100 ini enggak dibagi.”

Baca:   7 Tuntutan FPI Kepada Ahok, Wakil Gubernur DKI Jakarta

“Makanya, saya bilang lebih baik pakai NJOP. Kalau dibilang untung cepek, mutusin untung siapa? Di BPK nanti ke BPKP atau Dinas Pajak? Kita tahu sendiri orang bayar pajak berapa?” kata Ahok.

loading...