Ahok: Lu Kok Pengin Banget Kursi Gubernur Sih, Ya Lu Ambil Saja Deh…

Basuki Ahok

Kekesalan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terhadap pihak-pihak yang dianggapnya menghambat dirinya untuk maju di Pilgub DKI 2017 semakin memuncak. Ahok merasa bahwa aturan yang dituangkan dalam UU Pilkada seakan dibuat oleh DPR RI untuk menjegalnya agar tidak bisa ikut Pilkada DKI yang akan datang. Mmm…kasihan juga sih kalau memang betul adanya.

“Itu kan memang orang-orang yang ngarep saya enggak bisa ikut. Ya sudah, lu makan saja nih kursi gubernur kalau lu mau,” ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, dikutip Kompas.com, Rabu (8/6/2016). Ahok mengatakan, selama ini, jabatan gubernur bukan untuk disalahgunakan. Jabatan gubernur juga bukan untuk memperkaya diri sendiri.

Baca:   Gagal dapatkan proyek kereta cepat, Jepang cap Indonesia sebagai penghianat

Ahok mengatakan, dia sudah bekerja keras untuk memakmurkan masyarakat Jakarta selama jadi gubernur. Namun, Ahok heran, justru banyak pihak yang mengganggunya meski dia sudah bekerja keras. Sampai-sampai, kata Ahok, dia sampai diterpa fitnah. “Aku juga kerja keras kok di sini. Lu kok pengin banget kursi gubernur sih, ya lu ambil saja deh kalau pengin buat saya enggak ikut. (Saya) difitnah dari Sumber Waras, Luar Batang, fitnah reklamasi, apalagi yang kurang fitnahnya?” ujar Ahok.

Baca:   Kata Megawati Soal Pertarungan Ahok vs Tri Risma di Pilkada DKI

Meski demikian, Ahok merasa tidak berhak mengajukan uji materi terhadap UU Pilkada tersebut. Ahok menyerahkan semuanya kepada KPU. “Kalau uji materi, itu KPU dong yang ajuin. Yang keberatan kan KPU dong. Kita ikut saja,” ujar Ahok. Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang baru disahkan pada rapat paripurna DPR, Kamis (2/6/2016), memuat ketentuan yang memperketat proses verifikasi kartu tanda penduduk (KTP) yang digunakan oleh calon perseorangan atau independen.

Ada dua jenis verifikasi yang diatur dalam Pasal 48 UU Pilkada. Pertama adalah verifikasi administrasi yang dilakukan KPU tingkat provinsi/kabupaten/kota dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kedua, adalah verifikasi faktual dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon yang menyerahkan data KTP-nya.

Baca:   Ditantang Balik Ahok, Lulung Klarifikasi Soal Potong Kuping, Takut?

Jika pendukung calon tak bisa ditemui, pasangan calon diberi kesempatan untuk menghadirkan mereka di kantor PPS. Namun, jika pasangan calon tak bisa menghadirkan pendukung mereka ke kantor PPS dalam tiga hari, dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

loading...