Ahok Terancam Kehilangan 20.000 Pendukungnya, Kok Bisa?

Ahok Basuki

Sungguh terjal perjalanan Basuki Tjahaja Purnama menuju Pilkada DKI 2017 mendatang. Kini ia terancam kehilangan setidaknya 20.000 pendukungnya diluar negeri karena undang-undang. Pasalnya, dalam revisi undang-undang Pilkada terbaru tidak diatur soal dukungan perorangan yang tinggal diluar negeri namun ber-KTP DKI. Karena hal itu, maka Ahok siap-siap untuk kehilangan pendukungnya tersebut jika tidak ada jalan keluar dari masalah ini.

“Undang-undang ini tidak mengatur pemilih yang ber-KTP DKI berada di luar negeri. Itu hampir 20.000 akan hilang pendukungnya Ahok itu. Karena dukungan KTP kita diluar negeri hampir 20.000,” kata Putu di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/6/2016). Putu mengungkapan, regulasi undang-undang pilkada juga tak mengatur bagaimana verifikasi faktual pada warga yang memberikan dukungan calon perseorangan namun tinggal di luar negeri.

Baca:   Ikut jalur independen, PDI-P sebut Ahok didukung 5 konglomerat

Undang-undang pilkada ini dinilai tak mengakomodasi calon perseorangan. Padahal, kata Putu, ada banyak cara verifikasi faktual dilakukan, terutama bagi pendukung calon perseorangan di luar negeri. Ia mengusulkan verifikasi faktual dilakukan lewat video call. “Padahal telnologi sudah canggih. Misal yang dimaksud faktual itu melalui video call atau KTP diperlihatkan lewat video call,” kata Putu, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (11/6/2016).

Baca:   Ini reaksi Ahok mengenai batalnya Ridwan Kamil maju di Pilkada DKI 2017

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno sebelumnya menyatakan pihaknya tidak akan memverifikasi KTP warga yang kini tinggal di luar negeri.

Oleh karena itu, ia meminta warga yang data KTP-nya sudah disumbangkan untuk mendukung calon independen agar kembali ke Jakarta saat masa verifikasi. “Kami tidak dikasih anggaran untuk sampai ke luar negeri. Jadi salah satu caranya, warga diimbau untuk tetap di tempat (di Jakarta saat dilakukannnya verifikasi),” ujar Sumarno saat dihubungi, Rabu (8/6/2016).