Ahok Tuding BPK Menyembunyikan Kebenaran soal RS Sumber Waras

Ahok keluar dari Gedung KPK usai diperiksa soal RS Sumber Waras (Foto: Detik)

Ahok keluar dari Gedung KPK usai diperiksa soal RS Sumber Waras (Foto: Detik)

BPK dituding Ahok telah melakukan pemufakatan jahat dalam melakukan audit soal pembelian lahan RS. Sumber Waras oleh Pemprov DKI. Hal tersebut disampaikan Ahok usai menjalani pemeriksaan selama 12 jam lebih dengan total 50 pertanyaan yang diajukan penyidik Komisi Antikorupsi (KPK). “Yang pasti saya bilang BPK menyembunyikan data kebenaran, BPK meminta kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan,” ujar Ahok di Gedung KPK, Selasa (12/4/2016).

Hal tersebut dibeberkan Ahok dengan gamblang bahwa BPK mendesak agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan transaksi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras di kawasan Grogol, Jakarta Barat. “Alasannya karena pembelian tanah itu non tunai. Kalau dibalikkan harus jual balik, kalau jual balik, mau gak sumber waras beli harga baru? kalau pakai harga lama kerugian negara, itu saja,” ungkapnya, dikutip dari Rimanews, Rabu (13/4/20160.

Baca:   Aturan Baru, Jangan Terlambat Perpanjang SIM, Kalau Tidak...

Persoalan pembelian lahan RS. Sumber Waras ini pada awalnya menjadi salah satu temuan BPK hingga pada akhirnya Jakarta diberikan anugerah wajar dengan pengecualian (WDP) penggunaan anggaran tahun 2014. Pada keterangan BPK disebutkan, pembelian lahan RS. Sumber Waras memicu terjadinya pemborosan anggaran mencapai Rp191 miliar pada APBD DKI. Seperti diketahui, pada laporan hasil pemeriksaannya BPK menemukan 70 temuan senilai Rp2,16 triliun dari laporan keuangan DKI yang merugikan negara.

Baca:   Partai Hanura: Kasihan sekali Ahmad Dhani menyebut partai pendukung Ahok penjilat

Temuan tersebut terdiri atas temuan yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp442,37 miliar, potensi kerugian daerah senilai Rp1,71 triliun, kekurangan penerimaan daerah senilai Rp3,23 miliar, administrasi senilai Rp469,51 juta, dan pemborosan senilai Rp3,04 miliar. Dari temuan tersebut didapatkan permasalahan seperti, masih banyaknya aset milik DKI yang tidak jelas pemilik dan keberadaannya.