Bikin Ngiler, Gaji Kurir di kantor Ahok Bisa Capai Rp 10 juta

Ahok-Basuki

Mimpi mendapat gaji gede bukan lagi hanya monopoli swasta. PNS pun kini bisa memiliki gaji gede walaupun hanya seorang kurir. Di Pemprov DKI Jakarta, gaji seorang kurir surat bisa mengantongi uang hampir 10 juta perbulannya. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Agus Suradika. Agus mengungkapkan kelompok pegawai tersebut masuk dalam kategori pelayanan terampil.

Kelompok pekerja ini berhak memperoleh Tunjangan Kinerja daerah (TKD) sebesar Rp7.470.000 setiap bulannya bila mampu bekerja 100 persen dengan jumlah total sebanyak 415 poin. Diistilahkan pegawai tersebut merupakan pegawai golongan I dengan masa kerja 15 tahun, maka yang bersangkutan memperoleh gaji pokok sebesar Rp2.124.300. “Dengan demikian bila yang bersangkutan bekerja maksimal selama sebulan hari kerja maka bisa mengantongi pendapatan sebesar Rp9.524.300,” ujar Agus di Balai Kota Jakarta, Kamis (12/5/2016).

Agus menambahkan, pemberian besaran TKD ini telah melalui perhitungan yang mendalam. Termasuk indikator pemberian hak yang berbasis kinerja. Termasuk bila pegawai yang berhalangan hadir baik izin maupun tanpa keterangan.

“TKD yang diberikan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No.108 Tahun 2016 menghitung pembayaran hak pegawai setiap harinya. Sehingga melalui regulasi tidak ada istilah potongan bila tidak masuk kerja tapi tepatnya yang tidak kerja ya tidak dibayar,” tandas Agus, dikutip dari Rimanews.com, Kamis (12/5/2016).

Perhitungan pembayaran itu dikalkukasi Agus merupakan totaljumlah TKD yang akan diperoleh setiap bulannya dibagi 20 hari kerja. Bila seorang kurir memiliki TKD sebesar Rp Rp7.470.000 maka bila dalam sehari dia bekerja maksimal maka ia memperoleh uang TKD sebesar Rp370.000. Dengan pola kerja sehari 5 jam atau selama 300 menit perhari atau 6,000 menit sebulan. “Bila pegawai itu tidak masuk ya berarti dia akan kehilangan uang TKD-nya di hari itu.”

Meski menggiurkan, namun Agus tidak menampik bila untuk memperoleh TKD maksimal tiap bulannya bukanlah perkara yang mudah. Pasalnya PNS yang bersangkutan harus mampu memenuhi tuntutan tiga kriteri kinerjanya. Yakni aktifitas, perilaku dan besaran serapan anggaran di setuap unit kerja mereka. “Jadi tidak bisa ada PNS yang cuma sekedar hadir di kantor tapi tidak bekerja hanya duduk-duduk. Untuk memenuhi tiga tuntutan itu kan tentunya harus bekerja kolektif dan semua harus bekerja,” paparnya.

loading...