Dinasehati Soal Sumber Waras, Ahok Puji Kebaikan Yusril

ahok vs yusril

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku Yusril telah berbaik hati karena sudah menasehati dirinya. Ahok juga mengakui kepakaran calon pesaingnya itu di Pilkada DKI 2017 di bidang hukum “Kan bang Yusril sudah baik hati kasih tahu, kan saya bilang BPK (seperti) tuhan. Audit BPK itu enggak bisa dievaluasi sama siapa pun,” ujar Ahok di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Minggu (17/4/2016)

Mendengar nasehat Yusril, Ahok menyatakan tidak akan melaporkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke Mahkamah Konstitusi terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang diduga mengandung unsur korupsi. Secara institusi BPK pilar lembaga tinggi negara. Ruang yang tepat untuk menyelesaikannya adalah Mahkamah Konstitusi, namun Mahkamah hanya bisa melakukan proses peer review audit BPK.

Baca:   Foto Mesra Komisioner Komnas HAM Siane Indriani dan Seorang Pria Beredar di Medos

Menggugat BPK, kata Ahok, berarti mengilangkan pasal wewenang BPK. Karenanya bila tidak puas dengan hasil audit BPK, hanya bisa diadukan ke Majelis Kehormatan BPK. Pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melayangkan surat protes soal hasil audit BPK yang menyebut pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras merugikan keuangan negara senilai Rp191 miliar pada 3 Agustus 2015.

Seperti diberitakan sebelumnya, Yusril mengungkapkan, hasil audit BPK Indonesia hanya bisa dinilai oleh BPK negara lain. Penilaian auditor itu terkait benar atau tidaknya hasil audit. Antara BPK di setiap negara, kata Yusril, memiliki kerjasama internasional. Sehingga, bisa saling membantu satu sama lain dalam hal mencari ‘second opinion’ terhadap hasil audit. “Bisa saja BPK Indonesia meminta pada BPK Australia untuk memberikan second opinion terhadap hasil audit yang dia berikan. Itu lebih fair,” kata Yusril, dikutip dari Rimanews.com, Senin (18/4/2016).

Baca:   Waduh, Ratna Sarumpaet Sebut Ahok Bego dan Pendatang Tak Tahu Diri

Bahkan, penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa menilai hasil audit BPK benar atau salah. Sebab, tiga penegak hukum tersebut bukanlah auditor.