Gagal dapatkan proyek kereta cepat, Jepang cap Indonesia sebagai penghianat

proyek kereta cepat

Baru-baru ini Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan ke Jepang. Dalam kunjungannya yang berlangsung sepekan itu, sejumlah pengusaha Jepang mengungkapkan rasa kecewanya karena gagal mendapatkan proyak kerta cepat Jakarta-Bandung. Dalam lawatannya itu, Bahlil juga menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat setempat, diplomat, Kadin Jepang, para pengusaha muda Jepang serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra.

Bahlil mengatakan, pihaknya menangkap kekecewaan yang berat dari pihak Jepang terkait gagalnya pihak Negara Sakura itu menggarap proyek prestisius kereta api cepat Jakarta-Bandung. Sebab itu, Bahlil mengusulkan agar Presiden Joko Widodo kembali merangkul pihak Jepang dalam berbagai pengerjaan proyek infrastruktur dan transportasi di Tanah Air. “Ada kekecewaan yang berat dari pihak Jepang, termasuk pemerintahnya. Itu yang kita tangkap. Makanya kita usul agar Bapak Presiden memulihkan kepercayaan Jepang kepada kita dengan merangkul dalam berbagai proyek pembangunan lainnya,” ujar Bahlil, Minggu (21/2/2016).

Bahlil mengatakan kekecewaan tersebut lantaran Jepang yakin sekali bahwa Indonesia akan memilih Jepang menjadi mitra strategis dalam pembangunan transportasi kereta cepat Jakarta Bandung. Pasalnya, Jepang telah menjadi mitra strategis Indonesia dalam membantu pembangunan Indonesia sejak tahun 1970-an. “Ini bukan soal hanya persaingan kedua negara, atau persaingan bisnis. Tapi Jepang kan sudah terbukti menjadi mitra strategis kita dalam membangun infrastruktur sejak lama. Bukan ujuk-ujuk datang bawah proposal. Dia yakin kita teman sejatinya,” papar Bahlil.

Saking kecewanya, ujar Bahlil, seorang pejabat Jepang sempat menilai Indonesia telah berkhianat terhadap Jepang yang telah menjadi mitra sejatinya selama lebih dari empat dekade. Sebagaimana diketahui pemerintah kemudian memilih perusahaan asal China untuk menggarap proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Padahal, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah memasukan proyek tersebut dalam agendanya untuk mengejar proyek-proyek infrastruktur di luar negeri guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi domestiknya.

Pemerintah Indonesia beralasan, pemilihan perusahaan China tersebut sebab proyek tersebut merupakan kesepakatan B to B dan tidak melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hipmi sendiri berpandangan, proyek tersebut dinilai feasible secara ekonomi-politik, selagi tidak menggunakan APBN dan tidak merugikan atau menghilangkan aset negara di perusahaan negara yang menjadi mitra perusahaan China tersebut. Proyek kereta super cepat tersebut diperkirakan menelan biaya Rp 78 triliun atau sekitar 635,8 miliar yen (US$ 4,3 miliar).

Bahlil mengatakan, peranan Jepang dalam membangun perekonomian Indonesia selama ini tidak boleh dipadang sebelah mata. ‚ÄúSalah satu ciri khas investasi Jepang di kita itu dia sifatnya jangka panjang, masuk ke sektor riil, dia berani bangun manufaktur otomotif, dan dia masuk dalam labor intensive. Dia serap banyak tenaga kerja. Komitmennya jangka panjang dan memberi nilai tambah pada perekonomian,” ujar Bahlil, dilansir dari Rimanews.com. Data Hipmi Research Center menunjukkan, Jepang menduduki peringkat ketiga dengan nilai rencana investasi di Indonesia mencapai Rp 100,6 triliun, meski masih di bawah China dan Singapura.

Investasi Jepang pada 2015 tersebut naik 130 persen jika dibandingkan dengan capaian pada 2014 di posisi Rp 43,7 triliun. Tak hanya itu, Jepang merupakan pangsa pasar ekspor nonmigas utama Indonesia setelah Amerika Serikat. Pada Januari 2016, ekspor nonmigas terbesar Indodinesia yakni ke Amerika Serikat dengan total USD1,23 miliar atau 13,10 persen, disusul Jepang USD 1,04 miliar atau 11,11persen dan Tiongkok USD 886,7 juta atau 9,44 persen. Sedangkan untuk ekspor ke ASEAN sebesar USD 1,92 miliar atau 20,48 persen dan ke Uni Eropa USD1,16 miliar atau 12,40 persen.

loading...