Hasil Rapat Pemerintah dan Ahok, Rizal Ramli: Reklamasi Teluk Jakarta Dihentikan!

Rizal Ramli

Pemerintah dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengadakan rapat koordinasi terbatas terkait reklamasi Teluk Jakarta. Rapat tersebut memutuskan bahwa reklamasi Teluk Jakarta itu dihentikan. “Untuk sementara kita minta dihentikan moratorium reklamasi Teluk Jakarta,” kata Menko Maritim, Rizal Ramli dalam konferensi pers yang didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Situ Nurbaya dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, di Jakarta, Senin (18/04/2016).

Reklamasi yang diizinkan oleh Pemerintah Provinsi DKI masih memiliki celah hukum yang bisa diperdebatkan. Banyak interpretasi dan pendapat yang bisa membenarkan dan menyalahkan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

“Reklamasi ada bolong-bolong dalam UU No 27 Tahun 2017 lalu revisi juga Tahun 2014 dan Perpres 2012. Kalau kita bahas tidak selesai-selesai,” tandas Rizal, dikutip dari Rimanews.com, Senin (18/4/2016). Dalam menyelesaikan polemik dan dasar hukum reklamasi Teluk Jakarta, semua lembaga harus mengikuti hierarkinya. “Nomenklatur yang lama dikalahkan UU terbaru kecuali ada hal urgent,” kata Rizal.

Baca:   Heboh, Foto Menteri Susi Pudjiastuti Gendong Ibunya Naik Pesawat Baru

Selanjutnya, untuk memperjelas kelanjutan proyek, akan ada komite gabungan untuk mencari solusi keberlangsungan reklamasi Teluk Jakarta.

Reklamasi Dihentikan, Ahok Berterimakasih Pada Menko Rizal Ramli

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berkali-kali menyampaikan terima kasihnya kepada Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli. Dia menilai, karena rapat koordinasi (Rakor) antara dirinya dengan jajaran Kementerian yang terlibat dengan proyek reklamasi, kemelut akan terselesaikan. “Saya kira ini suatu insiatif Pak Menko, karena kalau tidak saya diserang melulu,” ujar Ahok usai menggelar Rakor di kantor Menko Maritim, Jakarta Pusat, Senin (18/04/2016).

Baca:   Waspada! Ada 144 aliaran sesat 'berkeliaran' di Jawa Barat

Pada kesempatan tersebut hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) yang diwakili Direktur Jenderal Pengalolaan Ruang Laut, Brahmantya Satyamurti Poerwadi‚Äé, perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta.

Untuk menyelesaikan kisruh reklamasi, Rizal Ramli menjelaskan, hasil rapat koordinasi menyepakati membuat komite kerja. Tim tersebut akan terdiri dari empat orang dari masing-masing Kemnterian dan lembaga terkait pelaksanaan reklamasi. “Hari kamis minggu ini, bapak-bapak yang ada di komite tersebut akan menyelaraskan apa yang perlu dibahas dari berbagai aspek, termasuk soal Amdal dan perizinan,” terangnya.