Ini cara Soeharto membungkam orang-orang yang mengkritiknya

pak-soeharto

Kritik mengkritik sudah ada sejak presiden Soeharto hingga kini Presiden Jokowi. Namun, kini sepertinya kamu harus hati-hati dalam memberi kritik yang menjurus menyerang atau menyebarkan kebencian di media sosial. Jika tidak, maka bisa-bisa kamu akan berurusan dengan hukum. Aturan hukum soal postingan menghasut di media sosial pun kini jadi polemik. Banyak yang menilai hal itu dilakukan pemerintah untuk membungkam kritik.

Dulu kritik mengkritik dilakukan lewat media massa atau selebaran, kini lebih ramai di media sosial. Cara Presiden menanggapi kritik itu pun berbeda-beda. Presiden Soeharto misalnya, tak pernah mau mengenal apa yang namanya oposisi. “Oposisi seperti di Barat tidak kita kenal di sini. Oposisi yang asal saka menentang, asal saja berbeda, tidak kita kenal di sini,” kata Soeharto, dikutip dari Merdeka.com.

Baca:   Facebook, Whatsapp, Netflix dan Twitter terancam diblokir di Indonesia, ini tanggapan pakar

Menurut Soeharto ada yang namanya kontrol sosial, tetapi jangan sampai membuat keonaran. Jangan sampai sampai ribut-ribut dan mengganggu stabilitas nasional. “Janganlah ngotot, karena perbedaan pendapat, lalu kasak-kusuk hendak menjatuhkan pemerintah. Kita tidak mau mengenal yang seperti itu di negeri ini,” kata dia dalam Otobiografi Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya. Terbitan PT Citra Lamtoro Gung Persada 1989.

Baca:   Kabar Duka, Intan Olivia Bocah Dua Tahun Korban Bom Gereja di Samarinda Meninggal

Soeharto sengaja membahas soal oposisi dan kritik itu untuk menghadapi kelompok Petisi 50. Anggota Petisi 50 di antaranya adalah Jenderal Nasution, Ali Sadikin, Hoegeng, Mohammad Natsir, dan Syafruddin Prawinegara. Petisi ini diterbitkan pada 5 Mei 1980. Lalu apa hukuman bagi orang-orang yang tetap mengkritik Soeharto? Soeharto mencap semua orang yang menentangnya berarti menentang Pancasila. Anti-Soeharto berarti anti-Pancasila.

Soeharto juga memanfaatkan Pancasila untuk menekan lawan-lawan politiknya. Dia juga meyakinkan ABRI untuk memihak satu golongan, bukan memihak kepentingan rakyat. Soeharto menjawab kritik para tokoh bangsa itu dengan pengasingan politik atau kematian perdata. Semuanya dijadikan persona non grata, atau orang yang tidak diinginkan kehadirannya.

Baca:   Hina Habis-Habisan Orang Jawa, Cewek Berjilbab Ini Jadi Buruan di Medsos

Mereka dijauhi dari pergaulan, diisolasi, dicekal ke luar negeri dan ditekan di bidang politik dan ekonomi. Kasarnya, dibuat sengsara di negeri sendiri. “Dalam negara Pancasila dan Demokrasi Pancasila, kalau ada yang menyatakan tidak setuju, ok saja. Tetapi kalau sudah bertindak menyalahi hukum, ya sepatutnya diambil tindakan terhadapnya,” tegas Soeharto.

loading...