“Istri Tersangka KPK Punya Tas Hermes Seharga Rp 960 Juta”

Johan-Budi-Wakil-Ketua-KPK

Gaya hidup mewah menjadi salah satu penyebab korupsi begitu marak di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi. Menurut Johan, perilaku komsumtif dan gaya hidup glamor menjadikan seseorang dinilai dari penampilan dan juga apa yang dikenakannya. Baca juga [Ketika Fadli Zon Sebut Jokowi Seperti Mengurus Warung Kopi]

“Contohnya, ada istri tersangka yang mempunyai tas merek Hermes seharga Rp 960 juta dan itu hanya dimiliki lima tokoh di dunia. Selain itu, dia punya merek lainnya yang harganya juga ‘gila’,” ujar Johan saat menjadi narasumber di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, dikutip dari Kompas.com, Senin 29 Juni 2015. Baca juga [Mengerikan! Pria Ini Beri Makan Anjing Daging Manusia]

Baca:   Dulu teriak Ahok korupsi, kolega ditangkap KPK Taufik-Lulung kehilangan taringnya

Contoh lain, ada istri tersangka yang tidak mempertanyakan uang jumlah besar yang tiba-tiba didapatkan oleh suaminya yang merupakan pejabat negara. Berdasarkan pengalaman selama di KPK, tidak ada istri yang melarang suaminya berbuat korup. “Yang tahu langsung melarang itu hanya ada di sinetron saja. Malah biasanya menerima dan mengucap alhamdullilah,” ujar Johan.

Baca:   Ahok Akan dipanggil KPK Selasa Pekan Depan

Selain perilaku tersebut, penyebab korupsi lain adalah kurangnya keteladanan pemimpin negara yang bersih. Indonesia, sebut Johan, sebenarnya memiliki contoh pemimpin yang bersih, yakni Bung Hatta. “Bung Hatta itu, mau beli sepatu saja dia harus menyisihkan gajinya. Sekarang, ada penegak hukum yang merayakan pernikahan anaknya sampai Rp 32 miliar, dia malah mempertontonkan kekayaan dan kekuasaan,” ujar Johan.

Baca:   Tewas Mengenaskan, Polisi Justru Salahkan Eno Parinah, Alasannya?

Faktor ketiga ialah komitmen pemerintah di segala unsur. Johan menyayangkan masih ada koruptor yang masa hukumannya jauh dari putusan palu hakim persidangan. Dia juga mengkritik rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Johan menganggap apa yang menjadi poin revisi bukan menguatkan KPK, melainkan melemahkan.

Mereka yang menyetujui, sebut Johan, tidak memiliki komitmen memberantas korupsi secara sistematis.

loading...