Kisruh Sumber Waras, Jokowi Instruksi Naikkan NJOP Dua Kali Lipat

RS Sumer Waras

Pada saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi pernah menginstruksikan kepada jajarannya untuk sesegera mungkin Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Jokowi saat itu menginstrukiskan untuk menaikkan NJOP 2 kali karena harga pasar 2 sampai 5 kali lebih besar daripada NJOP. Berdasarkan hasil audit BPK yang didapatkan Rimanews, dikutip Selasa (19/4/2016), Instruksi tersebut disampaikan Jokowi pada saat Rapat Pimpinan (Rapim) Gubernur pada tanggal 22 Juli 2013.

Rencana menaikkan NJOP tersebut salah satunya bertujuan untuk meningkatkan Penerimaan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Sebagai tindaklanjutnya, Pemprov DKI Jakarta kemudian menerbitkan Pergub No 175 Tahun 2013 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2014 tertanggal 27 Desember 2013. Meski demikian, Perbal Naskah Dinas dan Konsep Pergub tersebut baru digarap Dinas Pelayanan Pajak (DPP) selaku konseptor dan menyetujuinya pada tanggal 16 Januari 2014 setelah sebelumnya diselesaikan pengetikan oleh Biro Umum Pemprov DKI Jakarta.

Sebelum ditandatangani oleh Jokowi selaku gubernur, maka Ahok selaku wagub terlebih dahulu membubuhkan paraf. Saat diperiksa BPK pada Senin (23/11/2015) lalu, Ahok menjelaskan bahwa tanggal pembubuhan paraf adalah tanggal 21 Januari 2014 sesuai dengan tanggal parafnya. Berdasarkan uraian tersebut, BPK melihat penanggalan penerbitan Pergub Nomor 175 tahun 2013 dilakukan secara mundur atau backdate karena seharusnya telah final pada tanggal 27 Desember 2013, namun pada kenyataannya baru dibubuhi paraf oleh Ahok pada tgl 21 Januari 2014.

Baca:   Bupati Dedi Perbolehkan Rumah Makan Buka 24 Selama Bulan Puasa, Warga: Keren

Bahkan, dalam lampiran Pergub tersebut juga telah dicantumkan NJOP Zona Jalan Kyai Tapa sebesar Rp20.755.000,00 per-meter persegi. Untuk mendalami adanya penanggalan mundur atau backdate ini, secara terpisah BPK melakukan pemeriksaan terhadap dua staf UPPD Grogol Petamburan bernama Widi Nofiarto dan Hamidi selaku Tim Pemutakhiran Nilai Indeks Rata-Rata (NIR)/ Zona Nilai Tanah (ZNT) tahun 2013 untuk ketetapan Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2014 di Unit Pelayanan Pajak Daerah Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Dalam pemeriksaan, Widi dan Hamidi menjelaskan bahwa pemutakhiran data NJOP pada tahun 2014 adalah yang pertama kalinya dilakukan oleh DPP mengingat pelimpahan dari Dirjen Pajak kepada Pemprov DKI dilakukan pada 1 Januari 2013. Menurut Widi dan Hamidi, kenaikan NJOP 2014 cukup besar karena sejak 2009 hingga 2013 tidak pernah ada kenaikan.

Baca:   Soal Korupsi Reklamasi, Politikus Gerindra Doakan Ahok Jadi Tersangka

Selain itu, Widi dan Hamidi juga menjelaskan bahwa Sertifikat tanah HGB Nomor 2878/ Desa Tomang berada di Jalan Tomang Utara dan tidak memiliki akses langsung ke Jalan Kyai Tapa karena sejak dahulu sudah satu kesatuan Nomor Objek Pajak (NOP) dari tahun 1994 serta tidak memiliki batas yang jelas dan tegas antara tanah HGB dengan tanah SHM di sebelahnya. Kedua bidang tanah tersebut digunakan oleh RS Sumber Waras.

Dalam proses pemeriksaan di BPK, Widi dan Hamidi akhirnya mengakui bahwa penghitungan kenaikan Zona Nilai Tanah (ZNT) atau yang sebelumnya biasa disebit NJOP di jalan Kyai Tapa dilakukan tanpa didukung dengan Kertas Kerja Penilaian (KKP).