KPK akan panggil Ahok terkait kasus suap reklamasi

Ahok-Gubernur-DKI

Terkait dengan kasus suap yang melibatkan residen Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Mohamad Sanusi, Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif menyatakan KPK akan segera memeriksa sejumlah saksi, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Seperti diketahui, kasus suap tersebut terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) reklamasi teluk Jakarta. “Kasus reklamasi itu kan ada beberapa anak perusahaan. Semua yang relevan akan dimintai keterangan,” ujar Laode di Gedung KPK, Jakarta, dikutip Pojoksatu.id, Selasa (5/3/2016) malam. Meski demikian, ketika ditanya perkembangan kasus, Laode mengaku belum menerima data terbaru dari penyidik KPK atas perusahan-perusahaan yang diketahui terlibat dalam proyek tersebut.

Baca:   Negara ini legalkan kawin kontrak antara turis dan wanita lokal

Namun, ia menegaskan, keterangan dari pihak lain yang terlibat dalam Raperda tersebut nantinya akan menjadi materi penyidikan. KPK tidak memungkiri berencana memanggil Gubernur Ahok untuk dimintai keterangan. Ahok selaku pihak yang bertanggung jawab dalam proyek triliunan rupiah tersebut mengetahui materi Raperda Reklamasi Teluk Jakarta.

“Semua pihak yang berhubungan dengan pembahasan Raperda itu (termasuk Ahok), yang berhubungan baik dengan pemberi, maupun yang menerima kalau nanti dianggap oleh penyidik kami akan memperkaya penyelidikan kasus ini pasti akan dipanggil,” ujarnya. Lebih lanjut, Laode menjelaskan, suap PT APL terhadap anggota DPRD DKI merupakan sebuah grand corruption.

Baca:   Menko Rizal Kena Reshuffle, Ahok dituduh Jadi Penyebabnya?

Menurut Laode, suap tersebut secara jelas bahwa ada usaha korporasi untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.