KPK: Belum Ada Indikasi Korupsi dalam Kasus Sumber Waras

Komisioner-KPK

Beberapa bulan belakangan, Sumber Waras menjadi bahan pemberitaan yang cukup menyedot banyak perhatian masyarakat Indonesia. Apa lagi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama disebut-sebut merugikan negara atas pembelian sebagian lahan Sumber Waras menurut BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Namun, menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejauh ini belum bisa melihat adanya indikasi korupsi dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras DKI Jakarta.

Sejauh ini, polemik lebih pada persoalan prosedur pembelian lahan Sumber Waras tersebut. “Kita sampai saat ini belum bisa melihat (ada indikasi korupsi). Kami masuk kalau ada indikasi kerugian negara dan korupsi,” kata Komisioner KPK, Saut Situmorang usai menjadi pembicara diskusi antikorupsi di Kota Malang, Jawa Timur, dikutip Liputan6.com, Rabu 27 April 2016. Jika pun ada temuan kerugian negara saja, sambung Saut, itu hanya masuk ranah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca:   Ini Kata-Kata Kotor Ahok Yang Bikin Kompas TV Kena Sanksi Oleh KPI

Semua temuan BPK tak bisa dijadikan bukti untuk penindakan lebih lanjut. Karena keputusan KPK harus sah dan menyakinkan dengan disertai bukti-bukti yang kuat. “Tapi jika dalam perkembangan waktu ada perubahan dan bukti baru muncul, memungkinkan kita untuk tak ragu dan yakin, melakukan penuntutan,” papar Saut. Lembaga antirasuah ini sendiri telah menerima data dari BPK soal pembelian lahan RS Sumber Waras dari BPK. Setelah ditelaah, muncul kerugian negara yang disebabkan oleh prosedur yang dilalui.

Baca:   Kritik KPK Soal Sumber Waras, Fadli Zon dinilai Bodohi Publik

Masalah prosedur ini juga masih memantik perdebatan. Lantaran harga yang dipakai itu apakah menggunakan harga tahun sebelumnya atau harga di tahun 2014. “Kalau ada kesalahan prosedur mulai dari urutannya, terburu-buru dan tak masuk APBD, harusnya melalui Musrenbang dan sebagainya, KPK tak bisa masuk ke masalah itu,” ungkap Saut. Ia juga membenarkan KPK diundang oleh DPRD DKI Jakarta untuk membahas masalah RS Sumber Waras ini.

Jika legislatif memiliki bukti adanya indikasi korupsi, Saut meminta bukti itu agar bisa dijadikan penyelidikan lebih lanjut. Komisi antirasuah ini akan bekerja sesuai amanat UU KPK. “Kami punya mekanisme kerja sendiri dan kami berkerja dengan sangat independen,” tegas Saut.