KPK Sebut Tidak Ada Korupsi dalam Pembelian RS Sumber Waras, Ini Reaksi Ahok

Ahok-Basuki-TP

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KPK akhirnya terungkap. Komisi anti rasuah itu mengatakan bahwa tidak ada kasus korupsi dalam pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI. Mendengar berita tersebut, Ahok pun tersenyum sumringah saat wartawan meminta tanggapannya berkaitan dengan hasil penyelidikan KPK yang menyatakan tidak ditemukan adanya tidak pidana korupsi dalam pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras.

“Ya, saya terima kasih. Berarti kan memang (KPK bekerja) secara profesional,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/6/2016). Sejak awal Ahok meyakini bahwa tidak ada kesalahan dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. Pasalnya, penetapan zonasi serta nilai jual obyek pajak (NJOP) tidak ditentukan oleh Pemprov DKI Jakarta, tetapi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Kementerian Keuangan.

Baca:   3 Fakta Aneh Tewasnya Akseyna dan Deretan Korban Danau UI

“Saya dari dulu juga bilang, enggak ada salah kok (dalam pembelian lahan RS Sumber Waras). Yang nentuin zonasi dan NJOP itu juga bukan saya, tapi peninggalan zaman dulu,” kata Ahok, dikutip dari Kompas.com, Selasa (14/6/2016). Namun, Ahok enggan menanggapi perihal audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipatahkan KPK itu.

“Aku mana mungkin mau ribut sama orang sih kalau orangnya benar? Aku enggak pernah ribut sama kalian (wartawan), santai-santai saja,” kata Ahok. Pada Selasa siang KPK telah menyatakan bahwa pihaknya tidak menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus pembelian sebagian lahan milik RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. KPK menyampaikan hasil itu setelah meminta pendapat ahli dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. Dengan hasil itu, KPK tidak akan meningkatkan proses hukum kasus itu ke tahap penyidikan.

Baca:   Seperti Ini Kronologi Pembunuhan Sadis di Pulomas Jakarta Timur Yang Bikin Geger

“Penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukum,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa. Terkait hal itu, KPK akan bertemu BPK. BPK sebelumnya menyebut adanya perbedaan harga lahan yang mengindikasikan kerugian negara Rp 191 miliar.

loading...