KPK tangkap politisi Partai Gerindra terkait Raperda Reklamasi?

Ketua-fraksi-gerindra

KPK berhasil menangkap politisi partai Gerindra yang juga sekaligus Ketua Komisi D DPRD DKI Muhammad Sanusi dalam Operasi Tangkap Tangan pada Kamis (31/3/2016). Namun, KPK belum merilis kasus apa yang menyeret politisi Gerindra tersebut. Tapi ada kabar beredar mengatakan bahwa penangkapan Sanusi terkait rancangan peraturan daerah mengenai reklamasi.

Sejauh ini, ada dua raperda terkait reklamasi yang sedang dibahas yaitu Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utata dan revisi Perda Nomor 8 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta. Dugaan ini muncul karena Komisi D adalah komisi yang membidangi masalah pembangunan di Jakarta. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik merupakan ketua badan legislasi daerah (Balegda).

Baca:   Biadab, 5 Pemuda Perkosa Biarawati Berumur 70 Tahun

Balegda merupakan instrumen DPRD yang khusus untuk membahas raperda, termasuk dua raperda di atas. Daalm perjalanannya, dudah beberapa kali raperda ini batal disahkan karena ada perubahan pasal yang belum disepakati seluruh anggota Balegda. Mengenai hal ini, Taufik tidak tahu apakah pemangkapan Sanusi dan penyegelan ruangannya berkaitam dengan raperda itu.

Namun, sebagai ketua Balegda, dia merasa tidak ada yang salah dengan pembahasan raperda itu. “Menurut saya enggak ada masalah soal itu karena kami pembahasannya saja terbuka. Semua boleh hadir,” ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, dikutip Pokoksatu.id, Jumat (1/4/2016). Taufik merasa Balegda sudah mencantumkan pasal-pasal yang tepat. Misalnya seperti peraturan agar pengembang menyediakan 10 persen lahan untuk dijadikan pantai publik.