Mahfud MD Minta Publik Tidak Memaksa KPK Pidanakan Ahok Soal Sumber Waras

Mahfud-MD

Belakangan ini banyak pihak yang meminta KPK untuk mempidanakan Ahok atas pembelian sebagian lahan Sumber Waras. Namun, Ketua Mahkamah konstitusi (2008-2013) Mohammad Mahfud MD justru meminta publik tidak memanas-manasi KPK terlibat kasus Sumber Waras. Menurut Guru Besar Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) itu, KPK harus dibiarkan bekerja secara profesional tanpa perlu diintervensi oleh siapa pun.

“Kita tak boleh mendorong KPK untuk mempidanakan atau tidak mempidanakan kasus Sumber Waras. Biar KPK profesional saja,” kata Mahfud di akun Twitter yang dipantau Selasa (26/04/2016). Seperti diketahui, terjadi kontroversi seputar pembelian lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Harga beli yang diajukan Pemprov DKI dinilai tidak wajar. DPRD DKI Jakarta minta pembelian dibatalkan.

Namun, RS Sumber Waras dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan pembelian tersebut wajar dan prosesnya terang benderang. Atas kasus tersebut, Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, yakin bahwa KPK akan menjadikan Ahok sebagai tersangka. Bahkan, untuk menyeret Ahok, Habiburokhman mengaku sudah mendeklarasikan tim yang terdiri dari para pengacara.

“Sepanik-paniknya Ahoax (maksudnya Ahok) lebih panik lagi Teman Ahoax, Tim Advokasi Jakarta Bergerak sudah dideklarasi,” jelasnya menjelang pemeriksaan oleh KPK beberapa waktu lalu, dikutip dari Rimanews.com, Selasa (26/4/2016).

Di lain pihak, Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Komisi III DPR RI juga berencana mengundang kembali mantan Pimpinan KPK Taufiequrachman Ruky, Adnan Pandu Praja, Zulkarnaen, Johan Budi dan Indriyanto Seno Adji untuk didengarkan keterangannya terkait permintaan Audit Dengan Tujuan tertentu dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.

loading...