Megawati: Ya Terang Aja 10 WNI Lepas, Wong Dibayar Kok!

Megawati

10 warga negara Indonesia yang disandera oleh Abu Sayyaf akhirnya bebas. Ada berita yang mengatakan bahwa ke 10 WNI itu bebas murni tanpa adanya tebusan satu rupiah pun. Namun Megawati Soekarno Putri justru menyebut bahwa pembebasan sandera oleh Abu Sayyaf tidak gratis karena pemerintah akhirnya menuruti permintaan Abu Sayyaf dengan membayar tebusan.

“Ya terang aja dilepas, wong dibayar kok,” celetuk Mega kala menjadi pembicara kunci di Forum Grup Diskusi dengan tema Mencari Solusi Rekrutmen PNS Yang Adil Bagi Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Hotel Double Tree By Hilton, Jakarta Pusat, dikutip Liputan6.com, Senin (2/5/2016). Sebelum meninggalkan tempat acara, ucapan Mega dipertanyakan. Namun, Ketua Umum PDIP itu enggan memberi penjelasan lebih lanjut. Dia hanya diam sambil berlalu begitu saja meninggalkan gedung.

Baca:   Sadis! Bayi 18 Bulan Tewas Ditembak Bocah 3 Tahun, Seperti Ini Kejadiannya

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga enggan berkomentar lebih. Dia meminta Persoalan sandera itu baiknya dikonfirmasikan ke Menteri Luar Negeri (Menlu). “Tanya Menlu lah kalau soal itu, kan dia juga sudah bicara, udah bikin konpers kok Menlu,” pungkas Pratikno yang keluar gedung bersama Megawati. Upaya pemerintah membebaskan 10 WNI yang disandera Abu Sayyaf di Filipina, berbuah manis.

Mereka yang merupakan anak buah kapal tugboat itu dibebaskan pada Minggu 1 Mei 2016 kemarin. Meski berhasil, namun proses pembebasan WNI dari Abu Sayyaf tak berjalan mulus. Sejumlah halangan, seperti lokasi penyanderaan di negara lain menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah dalam menyelamatkan warganya. Di sisi lain, PT Brahma Internasional yang menaungi 10 ABK korban penyanderaan menegaskan, pihaknya tidak mengeluarkan satu sen pun untuk membebaskan anak buah mereka. Perusahaan menyebut 10 ABK bebas murni berkat negosiasi pemerintah.

Baca:   Setuju Usung Ahok-Djarot di Pilgub DKI 2017, Megawati Minta Satu Syarat Ini dari Ahok

“Itu berkat diplomasi dari pemerintah dan batuan pemerintah,” kata Yan Arief, Kepala Legal dan Eksternal Relation PT Brahma International.