Menuai Protes, JHT BPJS Akhirnya direvisi Pemerintah

JHT-BPJS

Setelah ramai-ramai dengan pencairan JHT, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerajaan Elvyn G Masassya akhirnya dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana pada Jumat 3 Juli 2015. Untuk menyelesaikan kisruh yang terjadi, Jokowi akhirnya meminta kepada agar PP yang sedang menuai banyak protes itu segera direvisi.

Baca:   Sadis! Baby Sitter Tega Bunuh Sepupunya dan Membuangnya Layaknya Sampah

“Bagi peserta yang kena PHK atau tidak lagi bekerja, satu bulan kemudian bisa ambil JHT. Itu arahan Presiden, konsekuensinya ada revisi terhadap PP,” ujar Hanif seusai pertemuan. Hanif menjelaskan bahwa di dalam revisi PP tersebut akan diberikan pengecualian terhadap pekerja yang terkena PHK dan juga bagi pekerja yang tak lagi bekerja atau mengundurkan diri.

Baca:   Sonya Depari Terpilih Jadi Duta Anti Narkoba, Ini Alasannya...

Untuk mereka yang terkena pengecualian bisa mencairkan dana JHT satu bulan setelah keluar dari tempatnya bekerja. Sementara bagi pekerja aktif yang masih menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sebut Hanif, tetap diberlakukan aturan pencairan sebagian dalam waktu 10 tahun.

“Untuk yang masih aktif bekerja, masih akan tetap berlaku aturan pencairan yang 10 tahun,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu, dikutip dari Kompas.com, Jumat 3 Juli 2015. Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya mengatakan, revisi PP akan dilakukan secepatnya. “Akan segera ditindaklanjuti. Maka melalui media, kami sampaikan bahwa untuk yang PHK dan mengundurkan diri satu bulan kemudian bisa dicairkan,” ujar Elvyn.

Baca:   5 Bintang Porno Yang Akhirnya Pensiun dari Dunia Esek-Esek
loading...