Menurut Ahok, harusnya Lulung CS (DPRD DKI) mendukung Kalijodo ditertibkan

ahok

Gubernur DKI Jakarta, Ahok, kembali melontarkan pernyataan yang menilai bahwa seharusnya Dewan Perwakilan Rakayat Daerah (DPRD) DKI mendukung langkah dirinya untuk menertibkan Kalijodo. Pernyataan Ahok ini sekaligus menyindir sikap Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik dan Abraham Lunggana (Lulung) yang menyatakan mendukung warga Kalijodo menentang kebijakan Pemprov DKI menggusur kawasan lokalisasi itu.

“Kan saya sudah jelaskan berkali-kali. Seharusnya DPRD DKI mendukung Pemprov DKI dalam penertiban dan penataan Kalijodo, bukannya malah membela atau bagaimana,” kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, dikutip Rimanews.com, Jumat (19/2/2016). Ahok menegaskan pihaknya tidak akan menggelar dialog dengan warga terkait penertiban kawasan yang kerap dijadikan tempat prostitusi tersebut.

Baca:   Ahok: Saya Pernah Sekolah Islam, Tukang Fitnah ditaruh di Kerak Naraka

“Kami tidak akan mengadakan dialog dengan warga Kalijodo, karena jelas-jelas kawasan itu merupakan lahan hijau milik negara. Kami ini sedang berusaha menegakkan Perda. Jadi, seharusnya DPRD dukung kami,” ujar Ahok. Menurut ahok, proses penertiban kawasan tersebut juga dilakukan sesuai dengan prosedur tetap (protap). Sebelum penertiban, dilakukan sosialisasi terlebih dahulu oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

“Kami juga sudah melayangkan Surat Peringatan (SP) 1. Warga diberikan waktu selama tujuh hari setelah pelayangan SP1 untuk membongkar bangunannya sendiri. Kemudian, kami akan lanjutkan dengan SP2, SP3 dan terakhir Surat Perintah Bongkar (SPB). Prosesnya sudah sesuai aturan,” tutur Ahok. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik dan Lulung mengungkapkan permasalahan terkait penertiban kawasan Kalijodo dapat diselesaikan melalui jalur dialog.

Baca:   Ini foto bocah Suriah yang tuai kemarahan dunia Internasional

“Saya kira tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan dialog, termasuk maslah penertiban kawasan Kalijodo. Saya berharap tidak ada kekerasan, tidak ada polisi, tidak ada tentara,” ungkap Taufik. Sedangkan, Lulung menjanjikan akan mengirim utusan untuk mendampingi warga Kalijodo dalam upaya menentang kebijakan penggusuran yang dituding diputuskan Pemprov DKI secara sepihak tanpa dialog dengan warga.