Rencana Ahok gusur Kalijodo mendapat dukungan dari FPI

Kalijodo

Sejak ada rencana Ahok menggusur Kalijodo, kawasan lokalisasi itu kini ramai jadi perbincangan. Ada yang pro namun banyak juga yang kontra. Meskipun begitu, tekad Ahok sudah bulat untuk mengembalikan Kalijodo sebagai ruang terbuka hijau. Rencana Ahok ini pun mendapat dukungan dari Front Pembela Islam (FPI). Untuk urusan Kalijodo, FPI mengaku sejalan dengan Ahok alias mendukung tindakan Ahok.

“Untuk yang ini kami dukung. Kami juga sejak dulu sudah mau menertibkan, bahkan waktu awal 2000-an kami sempat perang di sana,” kata Maman Suryadi, Rabu (17/02/2016). Maman sebagaimana dilansir CNN Indonesia mengatakan bahwa sulitnya pembongkaran Kalijodo, karena aparat keamanan, baik Polri maupun TNI tidak tegas menumpas praktek prostitusi, judi juga minuman keras yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda itu.

Baca:   Petisi Dukung Ahok Sudah Mencapai 50 Ribu, Rakyat Minta Bubarkan DPRD DKI

“Kami sepakat dengan Ahok soal ini, jangan banyak komentar, segera tertibkan,” ujar Maman. Ia berharap, penertiban tempat prostitusi tidak hanya dilakukan di Kalijodo semata, melainkan di tempat lainnya, di level prostitusi kelas atas sekalipun. Meskipun mendukung langkah Ahok membongkar Kalijodo dan membuatnya menjadi jalur hijau dan juga taman, namun Maman tetap tengah mencari sosok pengganti Ahok yang akan maju di Pilkada 2017 nanti.

Baca:   Ahok Dipanggil KPK, Lulung: Kalau saya jadi KPK, Langsung Saya Pakein Baju Organye

“Kami sepakat soal Kalijodo, tapi kami tetap masih mencari gubernur muslim untuk Jakarta di 2017. Posko-posko pemenangan sudah dibentuk.” Ditemui Markas Komando Militer (Makodam) Jaya hari ini, Ahok mengaku segera menertibkan kawasan Kalijodo yang dianggap berdiri di atas jalur hijau. Menurut dia dialog dengan warga tidak diperlukan karena sudah jelas warga menduduki tanah negara.

“Sebetulnya mereka tak ada sosialisasi dan dialog. Bagaimana mau dialog kan mereka menduduki tanah negara,” kata Ahok. Ahok menyebutkan tanah-tanah milik negara, salah satunya jalur hijau, harus dikembalikan ke peruntukkannya dan tidak boleh diduduki sembarangan oleh warga. Oleh sebab itu dialog tak harus dilakukan lantaran sudah jelas. Selain itu, sertifikat hak milik (SHM) yang dipegang oleh warga belum tentu bisa dijadikan alat untuk melawan dirinya.

Baca:   Gara-Gara Hina Pancila, TNI Hentikan Kerjasama Dengan Australia

Bagaimanapun, kata Ahok, jika warga menduduki tanah negara maka harus ditertibkan. Seperti diketahui, sejumlah warga dan sesepuh Kalijodo menyatakan protes terhadap rencana pembongkaran itu. Bahkan, salah seorang pentolan Kalijodo, Daeng Azis mendatangi Komnas HAM terkait dengan rencana Pemprov DKI.

loading...