Siap-Siap, Iuran BPJS Kesehatan akan naik tahun depan

JHT-BPJS

Hingga tahun 2016 mendatang, jumlah BPJS Kesehatan sepertinya belum akan seimbang antara jumlah iuran dan jumlah klaim yang masuk. Jika melihat tahun ini, jumlah klaim yang masuk lebih besar dibandingkan dengan jumlah iuran yang masuk. Untuk mencegah ketidak seimbangan itu, menurut Fahmi Idris, perusahaan akan mengusulkan kepada Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat aturan menaikkan jumlah iuran pada 2016 mendatang.

“Tadi kami sudah diskusikan, tapi estimasi dulu, dihitung, kemudian dilihat bagaimana kemampuan masyarakat, kemudian kami harus siapkan semua data dengan baik. Pastinya kami tidak akan mengganggu kelas III, yang kami bicarakan untuk kelas I dan II,” kata Fahmi Idris di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari Liputan6.com, Jumat 20 November 2015.

Baca:   Ngeri! Dua Helikopter Adu Banteng Saat Syuting Reality Show

Dalam pembicaraan dengan presiden, Fahmi mengusulkan dari hasil hitungan awalnya ada kenaikan iuran untuk kelas I menjadi Rp 80 ribu dari saat ini sebesar Rp 59 ribu. Sementara untuk kelas II, dari saat ini Rp 42 ribu menjadi Rp 50 ribu. Angka-angka kenaikan iuran itu dijelaskan Fahmi berdasarkan hitungan dari aktuaria, pertimbangan teknis mengenai jaminan sosial yang efisien serta perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat itu sendiri.

Dikatakan Fahmi Idris, skema kenaikan iuran ini hanyalah salah satu opsi yang diusulkan dalam rangka mengelola lembaga jaminan sosial yang lebih sehat. Skema lain yang bisa dilakukan sebenarnya bisa melalui suntikan modal langsung oleh pemerintah, seperti yang dilakukan tahun ini.

Baca:   Malaysia Airlines Hilang, Indonesia Terlibat?

“ā€ˇPilihannya dua, tinggal kontribusi menyelesaikan iuran mau bayar di depan atau di belakang, kalau di depan kan langsung dibagi per iuran, itu kan di depan artinya, atau di belakang, setelah berjalan dilihat ternyata ada kurang baru disuntik tapi uang untuk suntikannya sudah tahu juga, sudah dihitung APBN,” papar Fahmi Idris. Namun, mengenai skema suntikan dana tersebut bisa cair setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan DPR RI.