Soal Izin Reklamasi, Gubernur DKI Jakarta disebut Tidak Bertanggung Jawab

Ahok

Pemprov DKI Jakarta dinilai jadi penyebab carut-marutnya pelaksanaan reklamasi di Jakarta. Hal itu karena pemerintah DKI Jakarta kurang pengawasan setelah Kementerian Lingkungan Hidup kalah dalam gugatan izin oleh pengembang pada tahun 2007 silam. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Siti Nurbaya menyindir lewat kekalahan gugatan itu, Gubernur DKI mulai dari era Fauzi Bowo hingga Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menerbitkan izin reklamasi tanpa tanggung jawab.

“Jadi prinsipnya yang mengeluarkan izin itu yang melakukan pengawasan, ketika kementerian kalah di pengadilan kita setop interaksi di pemerintah daerah. Maka seluruh (izinnya) ada di daerah,” kata Siti, saat mengunjungi pulau C dan D hasil reklamasi, Rabu (4/5/2016)

“Nah saat itu pengawasannya kendor sampai rakyat teriak, rakyat lalu media memunculkan dan lain-lain,” imbuh menteri yang juga kader NasDem itu, dikutip dari Rimanews.com, Rabu (4/5/2016). Menurut Siti, sekarang ini merupakan saat yang tepat untuk pemerintah pusat turun tangan untuk membenahi kericuhan yang terjadi, lewat moratorium reklamasi hingga seluruh dasar hukum dan izin pelaksanaan rampung dikaji KLH. “Kita sekarang turun sebagai second layer, pengawasan supervisi dan yang lainnya,” ujar dia.

Baca:   Reklamasi Pulau G distop Rizal Ramli, Ahok: Mungkin Karena Saya Gubernur Podomoro

Seperti diketahui, regulasi pelaksanaan reklamasi atas dasar Keppres No. 52 Tahun 1995 yang dikeluarkan era Presiden Soeharto diperbaharui oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke).

Tak tanggung-tanggung pada 21 September 2012, Foke memberikan izin persetujuan prinsip reklamasi untuk 12 pulau kepada tujuh pengembang, yakni PT Kapuk Naga Indah, PT Muara Wisesa Samudra (anak perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN)), PT Taman Harapan Indah (anak perusahaan PT Intiland Develompent Tbk (DILD), PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA), PT Jakarta Propertindo, PT Manggala Krida Yudha, dan PT Kawasan Ekonomi Khusus Marunda Jakarta.

Baca:   Amalia Ayuningtyas: Fitnah TemanAhok 'Nyolong' KTP itu Keji

Belum selesai sampai situ, setelahnya Foke juga memberikan tambahan izin pelaksanaan reklamasi kepada PT Kapuk Naga Indah–perusahaan yang terafiliasi dengan taipan Sugianto ‘Aguan’ Kusuma–untuk Pulau 2B.

Melanjutkan dikeleuarkannya izin prinsip dan Peraturan Gubernur di masa Foke, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sepanjang tahun 2014 sampai 2015 meneken Izin Pelaksanaan Reklamasi bagi PT Muara Wisesa Samudra, PT Jakarta Propertindo, PT Jaladri Kartika Pakci, dan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Izin bagi PT Jaladri Kartika Pakci dilandasi MoU No. 001/DIR-PJA pada tanggal 10 April 2012 antara Jaladri dengan PT Pembangunan Jaya Ancol.

Total, Ahok mengeluarkan 4 Izin Pelaksanaan Reklamasi, sedangkan Foke 14 izin.