Suap Perda Reklamasi, Ahok: KPK Berpikir Eksekutif Ikut ‘Main’

Ahok

Deretan anak buah Gubernur DKI Jakarta diperiksa KPK terkait dengan kasus suap perda reklamasi. Terkait dengan hal itu, Ahok menilai bahwa apa yang dilakukan oleh KPK wajar-wajar saja. Ia menilai bahwa kasus korupsi reklamasi yang telah menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta ini memang seharusnya diusut sampai tuntas.

“KPK mungkin akan berpikir ini eksekutif main enggak. Kalau dia main kan kelihatan dari yang dia usulin,” ujar Ahok saat dikonfirmasi di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, dikutip Rimanews.com, Kamis (7/04/2016). Sebab, dia meyakini akar persoalan adanya suap dengan dugaan memberikan kelonggaran buat perusahaan pelaksana reklamasi ini terjadi pada pembahasan Badan Legislasi Daerah (Balegda) antara eksekutif dan legislatif Pemprov DKI Jakarta.

Baca:   Gara-Gara Kasus Suap Reklamasi, Elektabilitas Ahok Melorot

“Kan sejauh ini KPK sudah punya (data) yang di DPRD perubahannya seperti apa, yang didebatin seperti apa, biar KPK kerja dulu aja secara profesional,” terang Ahok. Hari ini, KPK memanggil Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ariesman Widjaja, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land.

Baca:   Ahok Tantang Menko Rizal Tunjukkan Surat Putusan Penghentian Reklamasi

Selain itu KPK juga turut memanggil Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Sudirman Saad, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta Gamal Sinurat, Budi Nurwono (swasta), dan Hardy Halim (swasta).

loading...