Waduh! Ternyata Megawati Tidak Pernah Instruksikan Kader PDI-P Gabung Koalisi Kekelurgaan

koalisi-kekeluargaan

Belakangan diketahui bahwa ternyata Megawati Soekarnoputri tidak pernah mendukung kadernya untuk bergabung dalam Koalisi Kekeluargaan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristyanto yang memastikan bahwa keikutsertaan PDI-P dalam koalisi kekeluargaan bukan atas instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Kok bisa?

Menurut dia, Megawati memberikan keleluasaan bagi para kader untuk membangun kerja sama dengan partai politik lain. “Tidak, Ibu Mega dalam memimpin sangat demokratis, beliau memberikan kebijakan-kebijakan dasar kemudian kami terjemahkan kebijakan tersebut,” ujar Hasto di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, dikutip dari kompas.com, Kamis (11/8/2016).

Pelaksana tugas Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta, Bambang DH sebelumnya turut hadir dalam pertemuan dengan enam partai lain, yakni Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Hasto mengakui, keputusan politik PDI-P mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang memberi mandat kepada Megawati Untuk mengambil keputusan.

Baca:   4 Hal Yang Bikin Gerindra Yakin Prabowo Bisa Kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Namun, karena Megawati memberikan keleluasaan kepada para kader itulah maka yang diputuskan DPD PDI-P DKI Jakarta merupakan bagian dari tugas. “Jadi ini kami kan setiap dewan pimpinan daerah punya mandat untuk melakukan tugas-tugasĀ  membangun kerjasama dengan partai politik” kata dia.

Ia menambahkan, dibentuknya koalisi kekeluargaan merupakan gagasan yang baik. Koalisi tersebut, kata Hasto, didasarkan pada prinsip-prinsip saling mendukung antara yang kuat dan yang lemah. Prinsip ini seringkali dilupakan dalam kehidupan, namun koalisi kekeluargaan justru menerapkannya dalam berpolitik. “Sehingga meskipun di antara partai politik berkompetisi, tetapi kami juga berdialog untuk menyepakati hal hal yang fundamental untuk bangsa ini,” kata dia.

Baca:   Menohok! Ini Komentar Ahok Soal Koalisi Kekeluagaan di Pilkada DKI

Diberitakan, tujuh partai politik membuat gebrakan terkait Pilkada DKI Jakarta 2017 pada Senin (8/8/2016) kemarin. Mereka menyepakati untuk membentuk “Koalisi Kekeluargaan”. Sebelumnya, koalisi kekeluargaan menyatakan sepakat tak lagi mendukung bakal calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di masa mendatang. Bambang DH menuturkan ada tujuh kriteria pemimpin Jakarta menurut Koalisi Kekeluargaan.

Tujuh kriteria itu, yakni arif, bijaksana, beradab, santun, beretika, bersih dan cerdas. Kriteria itu merupakan usulan dari setiap partai politik dalam pertemuan di Restoran Bunga Rampai, Jakarta Pusat, Senin (8/8/2016) kemarin. “Tidak bicara orang per orang tapi kami berhasil formulasikan kriteria, seperti apa pemimpin Jakarta yang akan diperjuangakan untuk dipilih warga Jakarta,” kata Bambang.

Baca:   Ahok Terancam Kehilangan 20.000 Pendukungnya, Kok Bisa?

Belum dibicarakannya soal figur bukan tanpa alasan. Menurut Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PDI-P DKI Jakarta, Gembong Warsono, perlu kesepahaman antara partai politik terkait pilkada sebelum membahas figur pemimpin Jakarta. “Kalau bahas nama duluan, nanti akan susah. Saat ini kami baru satukan pemikiran dan akan bahas nama di pertemuan selanjutnya,” sambung Gembong.

loading...